Medan | CNNIndonesia : Polemik lahan eks PTPN di beberapa lokasi di Kabupaten Deli Serdang memicu DPP LSM Gudang Surat Suara Rakyat (GUSSUR) Indonesia, Himpunan Putra Putri Keluarga Besar TNI angkatan darat 63 (HIPAKAD 63), Ikatan Keluarga Anak Melayu Serdang serta komponen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumut di Jalan Brigjend Katamso Medan Maimon Medan, Senin (13/10/2025).
Tokoh Ikatan Keluarga Anak Melayu Serdang Fadli Kawkibi, SH, CN menyuarakan tentang Persoalan Lahan Helvetia antara Silvia (bersengketa dengan Pihak Citraland) dan PTPN 2, Nusa Dua Property dan Citra Land hanya segelintir persoalan dari korban terhadap dugaan Intimidasi fisik dan administratif dari kolaborasi Pemerintah Pusat yakni Menteri Agraria dan Jajaran Kakanwil BPN. Kepala kantor (Kakan) BPN dan BUMN dalam hal ini PTPN 2 dengan Pengusaha. yang di duga diback up aparat penegak hukum dan bahkan preman. Perampasan tanah tanah rakyat di Sumut oleh Pemerintah Pusat dengan perpanjangan tangan BPN dan BUMN (PTPN 2) dilakukan dengan dalil menjaga asset negara. lalu berbekal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Asli tapi Palsu (ASPAL) dan diduga cacat hukum. Setelah merampok dengan kekerasan dengan bekal atau dalil HGU Sertifikat Aspal kalu tanaman dan hunian rakyat di kerja sama operasional (KSO) kan dan atau di lego ke Pengusaha real estate. Contoh perampokan dengan dalil HGU lalu menggebuki rakyat bahkan diberondong peluru oleh APH yang terjadi di banyak daerah Kab. Deli Serdang, seperti di Desa Mulio Rejo dengan dalil Sertifikat HGU 109 Aspal di Desa B. Klippa SHGU 104 yang diduga Aspal", jelas Fadli Kawkibi, SH, CN. Lanjut Fadli, "Padahal ada Ketentuan pasal 1868 KUH- Perdata dan pasal Pasal 164 Peraturan Pelaksana PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jadi tak perlu Forensik, hanya 1 menit sudah bisa terlihat Sertifikat HGU 109 di Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal sudah bisa dipastikan ASPAL, " lanjutnya. "Seharusuya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejatisu, Tipikor Poldasu serta Dirkrimum Poldasu menindak Lanjuti Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi korban kekerasan atas dasar dalil Akta Autentik padahal jelas palsu", tegas Fadli Tokoh Melayu anak Melayu Serdang. Penggunaan Sertifikat HGU 109 yang aspal dan Sertifikat yang di beberapa tempat lain sudah Seharnya di tindak lanjuti APH Karena itu telah memenuhi unsur perbuatan pidana Pasal 170 dan 263. Jika benar adanya Reformasi di tubuh Polri maka pasti tidaklah terjadi penindasan Atas peramрокаn tanaman dan hunian rakyat khusnya di Kabupaten di Deli Serdang dan di berbagai daerah Sumut. Ini pastilnya tidak ada 20 tahun rakyat merasakan penindasan terhadap tanah tanah mereka. Dalam aksi damai ini, Ikatan Keluarga Anak Melayu Serdang berharap agar bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ATR/BPN Bapak Nusron Wahid, Pangdam I/BB, Kapoldasu, Dandim 02/01 BS Medan dapat menindak lanjuti oknum premanisme dan mafia yang membekingi penyerobotan tanah masyarakat", jelas Fadli. Aksi demo di depan kantor BPN Sumut akhirnya memblokir jalan agar Suara dan tuntutan masa aksi di dengar dan di penuhi Kepala BPN Sumut, Itikat baik dari Kanwil BPN Sumut memanggil utusan aksi demo untuk menyampaikan tuntutan kepada Kepala BPN Sumut Sri Pranoto, S.IT., MM melalui sambungan Video Call WhatsApp mendengar tuntutan dan akan mempelajari persoalan Hak Guna Bangunan Citraland Helvetia. Dimana saat ini Kejatisu juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap penerbitan HGB diatas lahan wsengketa PTPN 2 di Helvetia Kab. Deli Serdang. Nasib Rakyat dengan model penegakan hukum yang seperti belah vambuitu lebih menyakitkan daripada rakyat Palestina, karena bangsa sendiri menindas bangsa sendiri, tutup Fadli Kawkibi, SH, CN. (Iwan).